Artikel
PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
07 Februari 2022
9.559 Kali Dibaca
Peraturan Menteri - Lembaga
Latar Belakang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
Detail Peraturan
| Jenis | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Institusi | Kementerian Dalam Negeri |
| Nomor | 113 |
| Tahun | 2014 |
| Judul | Pengelolaan Keuangan Desa |
| Ditetapkan tanggal | 31 Desember 2014 |
| Diundangkan tanggal | 31 Desember 2014 |
| Berlaku tanggal | 31 Desember 2014 |
| Nomor BN | 2093 |
Status
| Dicabut dengan: |
|
| 1. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa |
| Mencabut : |
|
| 1. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |
BACA JUGA:
- Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Lebih lanjut mengenai Permendagri 113 Tahun 2014 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:
DOWNLOAD BERKAS | PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014
Kirim Komentar
Arsip Artikel
PENYALURAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2025 BAGI WAGA DESA RANCAEKEK WETAN
STRATEGI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025
RINCIAN DANA DESA TAHUN 2025
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN PEMILU 2024 TELAH DIMULAI, INILAH JADWAL TAHAPANNYA
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 3% (TIGA PERSEN) DARI DANA DESA
CARA CEK NAMA DI DAFTAR PEMILIH MELALUI DPT ONLINE
SDGs DESA DAN PENERAPANNYA KE DALAM RKP DESA DAN RPJM DESA
BUKU SAKU KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
PELAKSANAAN AGENDA RUTIN, POKJA POSYANDU DESA RANCAEKEK WETAN MELAKSANAKAN KUNJUNGAN KE POSYANDU TINGKAT RW
BUKU I PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PERENCANAAN KEUANGAN DESA
PEMERINTAH DESA RANCAEKEK WETAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
Keuangan
Pemerintah Desa
