Website Resmi Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

STRATEGI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

RINCIAN DANA DESA TAHUN 2025

Rancaekek Wetan Maju Menuju Lingkungan Bersih dengan Program Pemilahan Sampah

Desa Rancaekek Wetan Bergerak Menuju Generasi Emas dengan Program PMT

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU

Badan Pangan Nasional Kembali Menyalurkan Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Desa Rancaekek Wetan

UU No 59 TAHUN 2024 TENTANG RPJPN TAHUN 2025-2045

SOSIALISASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BEDAS DIGITAL SERVICE di Desa Rancaekek Wetan.

Literatur

STRATEGI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA

11 November 2024 1.257 Kali

Mengurai Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Desa: Investasi untuk Masa Depan Bangsa Stunting, sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021, merupakan gangguan pertumbuhan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada tinggi badan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, menurunkan IQ, mengurangi produktivitas di masa dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit kronis. Lebih luas lagi, dampak stunting terhadap tingkat nasional mencakup penurunan daya saing ...

SOSIALISASI RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

03 November 2023 1.754 Kali

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah pada pasal 71 ayat (3) menyebutkan, Rincian prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 7 Thun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: peningkatan ...

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAH DESA

01 November 2023 836 Kali

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menetapkan hak setiap individu untuk mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, pemerintah Indonesia telah menjadikan jaminan sosial sebagai instrumen kunci untuk menjamin kesejahteraan sosial dan melindungi pekerja dari berbagai risiko. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih lanjut menegaskan kewajiban setiap orang, termasuk orang asing yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia, ...

SOP IDM TAHUN 2023

14 Maret 2023 1.057 Kali

Indeks Desa Membangun (IDM) mendasarkan kemajuan dan keberdayaan Desa pada prakarsa dan kapasitas masyarakat yang kuat. IDM mencakup aspek Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi (Lingkungan) dan fokusnya adalah pada penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa menjadi landasan utama dalam meningkatkan partisipasi yang berkualitas, pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa. SOP Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran ...

BUKU I RENCANA INDUK GERAKAN PKK TAHUN 2021-2024, BUKU II STRATEGI GERAKAN PKK, DAN BUKU III PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN GERAKAN PKK

07 Maret 2023 8.993 Kali

Rakernas IX PKK Tahun 2021 bukan hanya sebuah rapat kerja lima tahunan, melainkan juga sebagai forum evaluasi dan perencanaan program maupun kebijakan Gerakan PKK untuk periode lima tahunan. Rakernas IX PKK Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri, dan beliau memberikan pengarahan mengenai semangat pembaharuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang ...

KUISIONER INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

03 Maret 2023 19.127 Kali

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu desa dalam membangun sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Indonesia. IDM terdiri dari beberapa indikator, antara lain: Kesehatan: mencakup akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan lingkungan. Pendidikan: mencakup akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta partisipasi dalam pendidikan. Ekonomi: ...

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN BPD TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

02 Januari 2023 6.462 Kali

Pada tanggal 5 Desember 2022 lalu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa yakni SE Mendagri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri. Adapun yang menjadi dasar dikeluarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.2.7/8655/SJ Tahun 2022 yaitu Permendagri ...

SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TA 2023

28 Desember 2022 4.865 Kali

Kementerian Keuangan RI pada tanggal 27 Desember 2022, melakukan rapat zoom bersama perwakilan dinas instansi kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia. Rapat zoom itu membahas tentang sosialisasi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat itu, pihak Kementerian Keuangan RI, menjelaskan bahwa payung hukum penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2023 telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Disampaikan bahwa kabupaten/kota agar menggunakan payung hukum itu dalam ...

OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 3% (TIGA PERSEN) DARI DANA DESA

14 November 2022 42.558 Kali

Menindaklanjuti kebijakan biaya operasional pemerintah Desa sebesar 3% dari dana Desa, yang penggunaannya diatur dalam Permendesa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 serta untuk memudahkan pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang hal tersebut pada tanggal 14 November 2022 dengan Nomor 100.3.2.3/6149/BPD hal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa. Isi ...

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

04 Oktober 2022 4.655 Kali

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban ...

Halaman 1 dari 3

MASUK

ADMIN LAYANAN MANDIRI

Arsip Artikel

Keuangan

Pemerintah Desa

01 Agustus 2025 \| 337 Kali
PENYALURAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2025 BAGI WAGA DESA RANCAEKEK WETAN
28 Juli 2025 \| 353 Kali
Pemilihan Ketua RW 03 Desa Rancaekek Wetan Berjalan Lancar
24 Juli 2025 \| 265 Kali
Peluncuran Tema dan Logo Resmi HUT RI ke 80 Oleh Presiden Prabowo
11 November 2024 \| 1.257 Kali
STRATEGI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
10 November 2024 \| 706 Kali
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA
29 Oktober 2024 \| 7.983 Kali
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025
29 Oktober 2024 \| 7.622 Kali
RINCIAN DANA DESA TAHUN 2025

08 Februari 2022 \| 56.030 Kali
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
19 Juni 2022 \| 53.729 Kali
TAHAPAN PEMILU 2024 TELAH DIMULAI, INILAH JADWAL TAHAPANNYA
14 Maret 2023 \| 43.046 Kali
CARA CEK NAMA DI DAFTAR PEMILIH MELALUI DPT ONLINE
10 Maret 2022 \| 42.713 Kali
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
14 November 2022 \| 42.558 Kali
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 3% (TIGA PERSEN) DARI DANA DESA
27 Agustus 2022 \| 37.970 Kali
SDGs DESA DAN PENERAPANNYA KE DALAM RKP DESA DAN RPJM DESA
13 September 2022 \| 32.151 Kali
BUKU SAKU KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

25 Agustus 2021 \| 2.129 Kali
LANGKAH - LANGKAH MENGGUNAKAN APLIKASI SAKEDAP (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU)
16 Juni 2022 \| 721 Kali
NAMA MINIMAL DUA KATA, INI PENJELASAN DIRJEN DUKCAPIL
19 Mei 2023 \| 3.000 Kali
22 DESA DARI 17 KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG SIAP GELAR PILKADES SERENTAK TAHUN 2023
16 September 2024 \| 4.730 Kali
UU No 59 TAHUN 2024 TENTANG RPJPN TAHUN 2025-2045
11 Juli 2023 \| 648 Kali
OMBUDSMAN RI SOROTI PERMASALAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
14 Agustus 2022 \| 13.611 Kali
BLT DANA DESA DIGANTI JADI BLT KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023
01 September 2023 \| 13.531 Kali
PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SARANA DAN PRASARANA SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS