STRATEGI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025
RINCIAN DANA DESA TAHUN 2025
Rancaekek Wetan Maju Menuju Lingkungan Bersih dengan Program Pemilahan Sampah
Desa Rancaekek Wetan Bergerak Menuju Generasi Emas dengan Program PMT
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU
Badan Pangan Nasional Kembali Menyalurkan Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Desa Rancaekek Wetan
UU No 59 TAHUN 2024 TENTANG RPJPN TAHUN 2025-2045
SOSIALISASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BEDAS DIGITAL SERVICE di Desa Rancaekek Wetan.
Peraturan Menteri - Lembaga
-
Latar Belakang
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
bahwa materi muatan pos pelayanan terpadu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu untuk disempurnakan dengan perkembangan saat ...
-
Dalam lampiran Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa memuat petunjuk operasional pelaksanaan penggunaan dana desa sebagai acuan pemerintah Desa dalam pengalokasian Dana Desa.
Latar Belakang
Pertimbangan terbitnya Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
Dasar Hukum
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...
-
Latar Belakang
bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penjerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, Satuan Pelindungan Masyarakat telah mengalami perubahan paradigma dari unsur pertahanan dan keamanan rakyat semesta ke unsur yang membantu menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat yang humanis di daerah;
bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil ...
-
Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Lebih lanjut mengenai PMK Dana Desa 2023 ataupun PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Latar Belakang
Pertimbangan terbitnya PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 ...
-
Latar Belakang
bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
Dasar Hukum
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
-
Latar Belakang
bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ...
-
Latar Belakang
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor ...
-
Latar Belakang
melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik ...
-
Latar Belakang
berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
-
Latar Belakang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
Dasar Hukum
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara ...
PENYALURAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2025 BAGI WAGA DESA RANCAEKEK WETAN
STRATEGI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025
RINCIAN DANA DESA TAHUN 2025
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN PEMILU 2024 TELAH DIMULAI, INILAH JADWAL TAHAPANNYA
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 3% (TIGA PERSEN) DARI DANA DESA
CARA CEK NAMA DI DAFTAR PEMILIH MELALUI DPT ONLINE
SDGs DESA DAN PENERAPANNYA KE DALAM RKP DESA DAN RPJM DESA
SOSIALISASI RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024
OMBUDSMAN RI SOROTI PERMASALAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PADA MASA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
