Menteri Sekretaris Negara RI selaku Ketua Panitia Negara Perayaan hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional telah merilis logo HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023 pada 13 Juni lalu melalui surat nomor B-523/M/S/TU.00.04/06/2023 hal Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekann Republik Indonesia (RI) Tahun 2023. Dalam surat tersebut mengajak K/L/D/I beserta seluruh lapisan masyarakat untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam menyemarakan ...

JAKARTA - Ombudsman RI sejak tahun 2020 hingga Juni 2023 telah menerima laporan masyarakat terkait pemberhentian perangkat desa sebanyak 352 laporan. Ombudsman menilai bahwa penguatan kedudukan perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2024 tentang Desa belum terakomodir dalam regulasi di bawahnya sehingga berbagai permasalahan pemberhentian perangkat desa dapat berimplikasi pada pelayanan publik kepada masyarakat.Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya dalam Diskusi Publik "Implikasi Permasalahan ...

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Persetujuan itu berlangsung dalam Rapat Pleno Baleg di Senayan, Jakarta pada Senin (3/7/2023).  Sebanyak sembilan fraksi sepakat membawa usulan perubahan UU Desa itu ke Rapat Paripurna. Adapun poin krusial yang disetujui ihwal masa jabatan kepala desa (Kades) dari 6 tahun jadi 9 tahun. Serta penambahan dana desa 20 persen atau sekitar Rp 2 miliar dari transfer daerah.  “Yang paling ...

JAKARTA - Rapat panitia kerja (Panja) Badan Legislasi menyepakati masuknya 19 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Hal ini terjadi dalam rapat Panja di Gedung DPR, Senin (3/7/2023) yang dibacakan oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. "Berdasarkan hal tersebut di atas, Panja telah membicarakan dan membahas RUU tersebut dalam rapat Panja dan hal-hal yang diatur," kata Supratman dalam rapat. Selanjutnya, Supratman menyerahkan 19 poin tersebut untuk diambil keputusannya dalam rapat Pleno Baleg. Dalam ...

Prestasi Bank BJB bertambah. Penambahan prestasi bank bjb itu setelah mendapat penghargaan sebagai bank yang peduli dengan perekonomian warga desa di Indonesia. Bank BJB menyadari pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi kemajuan ekonomi dan literasi keuangan masyarakat desa. Karena itu, Bank BJB senantiasa berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Melalui berbagai produk dan layanan perbankan yang mengedepankan digitalisasi dan pengembangan bisnis yang berfokus pada kemudahan nasabah, terutama di desa-desa. Kini, ...

Perbincangan mengenai KTP digital kembali hangat belakangan ini. Tepatnya, setelah pemerintah menyampaikan target 50 juta penduduk Indonesia memiliki layanan yang secara resmi bernama Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun ini. Kompas.com mewawancarai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, pada Minggu (12/2/2023) untuk mengonfirmasi sejumlah pertanyaan publik soal KTP digital. Berikut rangkumannya:   Apakah KTP digital sudah berjalan? "Memang sudah ...

Liputan6.com, Jakarta - Penetapan penegasan batas wilayah desa menjadi perhatian setelah adanya (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 usai disahkannya UU Cipta Kerja. Dalam Perpres ditegaskan agar melakukan percepatan penetapan dan penegasan batas desa sampai 2024 dapat segera diselesaikan. Untuk itu, PT Geo-Informatika Solusindo (Geosindo) merespons aturan tersebut. Di pengujung 2022, Geosindo sudah membantu melaksanakan penetapan dan penegasan wilayah batas desa, baik yang dilaksanakan DPMD Provinsi Jawa Barat maupun wilayah lain di seluruh penjuru negeri. "Diketahui ...

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPO Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muhammad Asri Anas mengungkapkan, hanya 15 persen kepala desa di seluruh Indonesia yang menginginkan masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun. Menurut Asri, pihaknya tidak berfokus pada masa jabatan, tetapi pada penataan kewenangan dan anggaran dana desa. “Kalau misalnya ada ide 9 tahun, standing kami di APDESI itu sesungguhnya nggak ngoyo, nggak ngejar. Kalau kita mau ngejar presentase, hanya 15 persen kepala desa yang benar-benar ingin perpanjangan masa ...