Mengurai Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Desa: Investasi untuk Masa Depan Bangsa Stunting, sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021, merupakan gangguan pertumbuhan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada tinggi badan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, menurunkan IQ, mengurangi produktivitas di masa dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit kronis. Lebih luas lagi, dampak stunting terhadap tingkat nasional mencakup penurunan daya saing ...

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah pada pasal 71 ayat (3) menyebutkan, Rincian prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 7 Thun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: peningkatan ...

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menetapkan hak setiap individu untuk mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, pemerintah Indonesia telah menjadikan jaminan sosial sebagai instrumen kunci untuk menjamin kesejahteraan sosial dan melindungi pekerja dari berbagai risiko. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih lanjut menegaskan kewajiban setiap orang, termasuk orang asing yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia, ...

Indeks Desa Membangun (IDM) mendasarkan kemajuan dan keberdayaan Desa pada prakarsa dan kapasitas masyarakat yang kuat. IDM mencakup aspek Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi (Lingkungan) dan fokusnya adalah pada penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa menjadi landasan utama dalam meningkatkan partisipasi yang berkualitas, pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa. SOP Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran ...

Rakernas IX PKK Tahun 2021 bukan hanya sebuah rapat kerja lima tahunan, melainkan juga sebagai forum evaluasi dan perencanaan program maupun kebijakan Gerakan PKK untuk periode lima tahunan. Rakernas IX PKK Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri, dan beliau memberikan pengarahan mengenai semangat pembaharuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang ...

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu desa dalam membangun sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Indonesia. IDM terdiri dari beberapa indikator, antara lain: Kesehatan: mencakup akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan lingkungan. Pendidikan: mencakup akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta partisipasi dalam pendidikan. Ekonomi: ...

Pada tanggal 5 Desember 2022 lalu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa yakni SE Mendagri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri. Adapun yang menjadi dasar dikeluarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.2.7/8655/SJ Tahun 2022 yaitu Permendagri ...

Kementerian Keuangan RI pada tanggal 27 Desember 2022, melakukan rapat zoom bersama perwakilan dinas instansi kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia. Rapat zoom itu membahas tentang sosialisasi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat itu, pihak Kementerian Keuangan RI, menjelaskan bahwa payung hukum penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2023 telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Disampaikan bahwa kabupaten/kota agar menggunakan payung hukum itu dalam ...