Indeks Desa Membangun (IDM) mendasarkan kemajuan dan keberdayaan Desa pada prakarsa dan kapasitas masyarakat yang kuat. IDM mencakup aspek Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi (Lingkungan) dan fokusnya adalah pada penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa menjadi landasan utama dalam meningkatkan partisipasi yang berkualitas, pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa. SOP Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran ...

Rakernas IX PKK Tahun 2021 bukan hanya sebuah rapat kerja lima tahunan, melainkan juga sebagai forum evaluasi dan perencanaan program maupun kebijakan Gerakan PKK untuk periode lima tahunan. Rakernas IX PKK Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri, dan beliau memberikan pengarahan mengenai semangat pembaharuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang ...

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu desa dalam membangun sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Indonesia. IDM terdiri dari beberapa indikator, antara lain: Kesehatan: mencakup akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan lingkungan. Pendidikan: mencakup akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta partisipasi dalam pendidikan. Ekonomi: ...

Pada tanggal 5 Desember 2022 lalu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa yakni SE Mendagri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri. Adapun yang menjadi dasar dikeluarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.2.7/8655/SJ Tahun 2022 yaitu Permendagri ...

Kementerian Keuangan RI pada tanggal 27 Desember 2022, melakukan rapat zoom bersama perwakilan dinas instansi kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia. Rapat zoom itu membahas tentang sosialisasi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat itu, pihak Kementerian Keuangan RI, menjelaskan bahwa payung hukum penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2023 telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Disampaikan bahwa kabupaten/kota agar menggunakan payung hukum itu dalam ...

Menindaklanjuti kebijakan biaya operasional pemerintah Desa sebesar 3Úri dana Desa, yang penggunaannya diatur dalam Permendesa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 serta untuk memudahkan pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang hal tersebut pada tanggal 14 November 2022 dengan Nomor 100.3.2.3/6149/BPD hal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa. Isi ...

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban ...

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan stunting. KPM berperan mengajak partisipasi masyarakat dan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan. KPM juga perlu untuk berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya seperti bidan desa, petugas puskesmas lainnya (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan aparat atau lembaga ...