Liputan6.com, Jakarta - Penetapan penegasan batas wilayah desa menjadi perhatian setelah adanya (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 usai disahkannya UU Cipta Kerja. Dalam Perpres ditegaskan agar melakukan percepatan penetapan dan penegasan batas desa sampai 2024 dapat segera diselesaikan. Untuk itu, PT Geo-Informatika Solusindo (Geosindo) merespons aturan tersebut. Di pengujung 2022, Geosindo sudah membantu melaksanakan penetapan dan penegasan wilayah batas desa, baik yang dilaksanakan DPMD Provinsi Jawa Barat maupun wilayah lain di seluruh penjuru negeri. "Diketahui ...

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPO Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muhammad Asri Anas mengungkapkan, hanya 15 persen kepala desa di seluruh Indonesia yang menginginkan masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun. Menurut Asri, pihaknya tidak berfokus pada masa jabatan, tetapi pada penataan kewenangan dan anggaran dana desa. “Kalau misalnya ada ide 9 tahun, standing kami di APDESI itu sesungguhnya nggak ngoyo, nggak ngejar. Kalau kita mau ngejar presentase, hanya 15 persen kepala desa yang benar-benar ingin perpanjangan ...

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan masa jabatan kepala desa (kades) yang 9 tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa. Kades punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pilkades. "Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak ...

Pada tanggal 14 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa yakni Surat Mendagri Nomor 100.3.5.5/244/SJ hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri. Adapun yang menjadi dasar dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ yaitu pelaksanaan pemilihan kepala Desa pada masa Pemilihan ...

Rancaekek Wetan- Pokja Posyandu Desa Rancaekek Wetan melakukan kunjungan ke Posyandu Tingkat RW di wilayah Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung pada Selasa (3/1/2023). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi dan supervisi terhadap kinerja Posyandu Tingkat RW dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut. Selain itu, Pokja Posyandu Desa juga ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan posyandu berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam kunjungan tersebut, ...

Tabel Laporan APBDes TA. 2023, Grafik APBDes TA. 2023, ...

Pada tanggal 5 Desember 2022 lalu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa yakni SE Mendagri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri. Adapun yang menjadi dasar dikeluarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.2.7/8655/SJ Tahun 2022 yaitu Permendagri ...

Rancaekek Wetan- Pemerintah Desa Rancaekek Wetan kembali menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pertanian dengan membangun jalan usaha tani. Pembangunan jalan tersebut diharapkan akan memberikan akses yang lebih mudah bagi petani setempat untuk mengangkut hasil panen mereka ke tempat-tempat penyimpanan hasil panen maupun ke pasar. Selain itu juga pembangunan Jalan usaha tani ini merupakan program ketahanan pangan dalam bidang prasarana (fisik infrastruktur) sebagai bentuk tindak lanjut kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa ...