Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyoroti pengentasan penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kepada para pemangku kepentingan yang terkait agar memanfaatkan dana desa secara lebih optimal, khususnya untuk membantu program penanganan kemiskinan. “Perlu perhatian pada intervensi di wilayah perdesaan, antara lain melalui optimalisasi implementasi dana desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di perdesaan,” ...

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah pada pasal 71 ayat (3) menyebutkan, Rincian prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 7 Thun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: peningkatan ...

Dalam lampiran Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa memuat petunjuk operasional pelaksanaan penggunaan dana desa sebagai acuan pemerintah Desa dalam pengalokasian Dana Desa. Latar Belakang Pertimbangan terbitnya Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Dasar Hukum Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menetapkan hak setiap individu untuk mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, pemerintah Indonesia telah menjadikan jaminan sosial sebagai instrumen kunci untuk menjamin kesejahteraan sosial dan melindungi pekerja dari berbagai risiko. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih lanjut menegaskan kewajiban setiap orang, termasuk orang asing yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia, ...

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  Kemendagri melakukan sosialisasi perihal perubahan seragam Satlinmas. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual itu dihadiri oleh seribuan peserta dari Kasatpol PP, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat dan Lurah Seluruh Indonesia. Perubahan seragam dan atribut ini sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2023  Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas. “Dengan adanya perubahan paradigma dan berlakunya Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana ...

Bupati Bandung, Dadang Supriatna melakukan safari Rembug Bedas ke tiga desa di Kabupaten Bandung, yaitu Desa Rancaekek Kulon, Desa Nanjung Mekar, dan Desa Bojong Salam pada Kamis (07/09/2023). Dalam kegiatan tersebut, bupati dan para pejabat terkait akan mendengarkan serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dialami desa. Di antara bahasan strategis dalam rangkaian Rembug Bedas tersebut, Dadang menekankan pentingnya untuk memprioritaskan desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada tahun ini. Ia ...

Latar Belakang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penjerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, Satuan Pelindungan Masyarakat telah mengalami perubahan paradigma dari unsur pertahanan dan keamanan rakyat semesta ke unsur yang membantu menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat yang humanis di daerah; bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil ...

JAKARTA –  Berita tentang  DPR menetapkan 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 menimbulkan tanda tanya bagi anggota PPDI. Dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8), tidak ada Revisi UU no 06 Tahun 2014 Tentang Desa masuk daftar  RUU Prolegnas Prioritas tahun 2023. Terkait dengan berita tersebut, Pengurus Pusat PPDI melalui Agus Wahyudin selaku Wakil Sekretaris Jendral ...