Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Bandung berikan pelayanan langsung jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemula usia 17 tahun salah satunya melalui kegiatan pelayanan jemput bola ke SMA Negeri 1 Rancaekek yang berlokasi di wilayah Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022.  Kegiatan jemput bola perekaman KTP elektronik terhadap para siswa di SMA Negeri 1 Rancaekek tersebut bertujuan untuk percepatan kepemilikan dokumen Kartu Tanda Penduduk. Kepala Bidang pendaftaran ...

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa merupakan bidang yang secara khusus digunakan untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan pada 3 (tiga) Sub Bidang. 3 (tiga) Sub Bidang dimaksud, yaitu Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Sub Bidang Keadaan Darurat, dan Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa yang masing-masing sub bidang memiliki spesifikasi dalam penggunaan anggarannya. Penganggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan/ atau menangani ...

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa merupakan tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan Desa. Pelaporan yang dimaksudkan disini adalah laporan pelaksanaan APB Desa semester I. Adapun pertanggungjawaban adalah Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa. Ketentuan dasar penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa adalah Buku Kas Umum, termasuk di dalamnya adalah buku kas pembantu. Buku Bank/rekening bank dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan/atau laporan ...

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yg berkaitan dengan kas. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Hal-hal yang berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Desa Kaur ...

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjukBupati/ Wali Kota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP Desa dan dianggarkan dalam APB Desa. Aktivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang/jasa di Desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa di Desa yang selanjutnya disebut ...

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APB Desa yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen RKP Desa. Untuk ...

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Edaran Dirjen BPD Nomor 188.32/5178/BPD pada 15 November 2021 telah merilis Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa dan Kolaborasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022. Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa (PTO PKD) merupakan instrumen teknis dan rinci dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

Dana desa merupakan alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Prioritas penggunaannya pada 2022 telah diatur oleh pemerintah. Dana desa merupakan salah satu bentuk pemasukan desa. Terkait dana desa, jumlah alokasi, tujuan, dan prioritas dari dana tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari ...