Dana Desa 2025: Pemerintah Alokasikan Rp71 Triliun untuk Pembangunan Desa
Pemerintah resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Salah satu komponen penting dalam kebijakan ini adalah penganggaran Dana Desa sebesar Rp71 triliun. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Komposisi Anggaran Dana Desa Tahun 2025
Dana Desa tahun 2025 terdiri dari dua elemen utama, yaitu:
Rp69 ...
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Edaran Dirjen BPD Nomor 188.32/5178/BPD pada 15 November 2021 telah merilis Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa dan Kolaborasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.
Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa (PTO PKD) merupakan instrumen teknis dan rinci dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
Dana desa merupakan alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Prioritas penggunaannya pada 2022 telah diatur oleh pemerintah.
Dana desa merupakan salah satu bentuk pemasukan desa. Terkait dana desa, jumlah alokasi, tujuan, dan prioritas dari dana tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari ...
Manual book atau panduan pemutakhiran data IDM tahun 2022 ini mempermudah user dalam melakukan pendataan IDM tahun 2022.
Download Manual Book dan Kroscek APB Desa IDM 2022
SURAT DAN SOP PEMUTAKHIRAN IDM 2022
PANDUAN KUESIONER IDM 2022
...
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan ...
Latar Belakang
bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
Dasar Hukum
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Latar Belakang
bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ...
Latar Belakang
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor ...
STRATEGI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA
Rancaekek Wetan Maju Menuju Lingkungan Bersih dengan Program Pemilahan Sampah
Desa Rancaekek Wetan Bergerak Menuju Generasi Emas dengan Program PMT
TAHAPAN PEMILU 2024 TELAH DIMULAI, INILAH JADWAL TAHAPANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
CARA CEK NAMA DI DAFTAR PEMILIH MELALUI DPT ONLINE
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 3% (TIGA PERSEN) DARI DANA DESA
SDGs DESA DAN PENERAPANNYA KE DALAM RKP DESA DAN RPJM DESA
BUKU SAKU KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PANJA SEPAKATI 19 POIN REVISI UU DESA, SALAH SATUNYA MASA JABATAN KADES JADI 9 TAHUN 2 PERIODE
JAGA KONDUSIVITAS PILKADES SERENTAK: BUPATI BANDUNG SAFARI REMBUG BEDAS KE DESA-DESA
BUKU II PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN KEUANGAN DESA
