JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pencegahan tindak kekerasan seksual harus di mulai dari desa. Adanya Peraturan Desa (Perdes) Pencegahan Kekerasan Seksual akan memberikan perlindungan lebih optimal bagi warga Desa dari ancaman tersebut. Perdes Pencegahan Kekerasan Seksual akan memberi ruang kepada Desa untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan seksual yang terjadi di dalam rumah misalnya. Sehingga ada Kebijakan antisipatif, ada kebijakan represif kepada pelaku ...

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan ...

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.  "Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada dokumen kependudukan, dan meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan," papar Dirjen Zudan di Jakarta, ...

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Bandung berikan pelayanan langsung jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemula usia 17 tahun salah satunya melalui kegiatan pelayanan jemput bola ke SMA Negeri 1 Rancaekek yang berlokasi di wilayah Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022.  Kegiatan jemput bola perekaman KTP elektronik terhadap para siswa di SMA Negeri 1 Rancaekek tersebut bertujuan untuk percepatan kepemilikan dokumen Kartu Tanda Penduduk. Kepala Bidang pendaftaran ...

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa merupakan bidang yang secara khusus digunakan untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan pada 3 (tiga) Sub Bidang. 3 (tiga) Sub Bidang dimaksud, yaitu Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Sub Bidang Keadaan Darurat, dan Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa yang masing-masing sub bidang memiliki spesifikasi dalam penggunaan anggarannya. Penganggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan/ atau menangani ...

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa merupakan tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan Desa. Pelaporan yang dimaksudkan disini adalah laporan pelaksanaan APB Desa semester I. Adapun pertanggungjawaban adalah Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa. Ketentuan dasar penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa adalah Buku Kas Umum, termasuk di dalamnya adalah buku kas pembantu. Buku Bank/rekening bank dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan/atau laporan ...

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yg berkaitan dengan kas. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Hal-hal yang berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Desa Kaur ...

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjukBupati/ Wali Kota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP Desa dan dianggarkan dalam APB Desa. Aktivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang/jasa di Desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa di Desa yang selanjutnya disebut ...