Rancaekek Wetan, Kabupaten Bandung–Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meluncurkan sebuah terobosan baru dalam layanan administrasi kependudukan dengan menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Bedas Digital Service (BDS) di GOR Desa Rancaekek Wetan pada Rabu, 4 September 2024. Acara ini dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Drs. H. Yudi Abdurrahman, M.Si., bersama Camat Rancaekek, Ir. H. Diar Hadi Gusdinar, M.Si., serta Kepala Desa Rancaekek Wetan Tata Darta. Sosialisasi ...

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (28/3/2024). Dengan disahkannya regulasi baru itu, masa jabatan para kepala desa yang kini sedang menjabat bertambah, digenapkan menjadi delapan tahun. Sebab, pemerintah dan DPR sepakat mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua atas ...

Tabel Laporan APBDes TA. 2023, Grafik APBDes TA. 2023, ...

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyoroti pengentasan penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kepada para pemangku kepentingan yang terkait agar memanfaatkan dana desa secara lebih optimal, khususnya untuk membantu program penanganan kemiskinan. “Perlu perhatian pada intervensi di wilayah perdesaan, antara lain melalui optimalisasi implementasi dana desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di perdesaan,” ...

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah pada pasal 71 ayat (3) menyebutkan, Rincian prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 7 Thun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: peningkatan ...

Dalam lampiran Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa memuat petunjuk operasional pelaksanaan penggunaan dana desa sebagai acuan pemerintah Desa dalam pengalokasian Dana Desa. Latar Belakang Pertimbangan terbitnya Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Dasar Hukum Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menetapkan hak setiap individu untuk mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, pemerintah Indonesia telah menjadikan jaminan sosial sebagai instrumen kunci untuk menjamin kesejahteraan sosial dan melindungi pekerja dari berbagai risiko. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih lanjut menegaskan kewajiban setiap orang, termasuk orang asing yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia, ...

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  Kemendagri melakukan sosialisasi perihal perubahan seragam Satlinmas. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual itu dihadiri oleh seribuan peserta dari Kasatpol PP, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat dan Lurah Seluruh Indonesia. Perubahan seragam dan atribut ini sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2023  Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas. “Dengan adanya perubahan paradigma dan berlakunya Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana ...